Ada perkembangan menarik di Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga (CAS) berbasis di Lausanne, Swiss: perselisihan yang lebih bersifat politis daripada hukum, hanya menambah memburuknya hubungan politik Serbia dan Kosovo yang sudah tegang.
Di bulan Mei 2016, Kosovo menjadi Anggota ke-55 UEFA dengan keputusan yang disahkan 28 untuk 24 suara.
Serbia mengklaim keputusan itu diambil karena melanggar undang-undang UEFA dan mengajukan banding.
Statuta UEFA bersifat langsung dan menyatakan bahwa hanya asosiasi Negara-negara Anggota PBB yang dapat menjadi Anggota UEFA. Serbia mengklaim bahwa Kosovo tidak mungkin diterima di UEFA karena bukan anggota PBB. Ada kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang berusaha mengubah undang-undang UEFA, tetapi semua upaya telah gagal.
Tomislav Karadzic, Federasi federasi sepak bola Serbia saat itu mengatakan bahwa ini adalah “suara politik, bukan proposal sepakbola”. Keputusan ini relevan untuk Kosovo karena akan memungkinkannya untuk bergabung dengan FIFA – jalan cepat menuju 2018 Kualifikasi Piala Dunia.
Sebagai pengingat, Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga adalah lembaga yang independen dari organisasi olahraga apa pun yang menyediakan layanan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait olahraga melalui arbitrasi atau mediasi. Itu dibuat di 1984, hampir 300 arbiter dari 87 negara dan kurang lebih 300 kasus terdaftar setiap tahun. Setiap individu atau badan hukum dengan kapasitas untuk bertindak dapat merujuk kasus ke CAS, termasuk atlet, klub, federasi dan penyelenggara.
Banding Serbia atas keputusan UEFA tentang penerimaan Kosovo jelas lebih bersifat politis daripada masalah hukum. Masih harus dilihat bagaimana majelis arbitrase akan menangani masalah ini.
- Nina Jankovic, Hukum Aceris